ONTROG MEWARNAI AUDENSI DESA KALIANYAR DI AULA KANTOR KECAMATAN PANGURAGAN

antp Cirebon

Desa Kaliantar Kecamatan Panguragan adalah desa tapel batas dengan desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun. Dan desa Kalianyar itu sendiri masyarakatnya bernotabene sebagai petani yang subur makmur lohjinawi.

Namun sangat disayangkan desa Kalianyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Jawa barat saat ini atas kepemimpinan H. Sabada terkesan rada tidak kondusip. Yakni beberapa warganya seakan timbul adanya mosi tidak percaya. Oleh karena itu pada hari Selasa (28/07/20) di aula kantor Kecamatan Panguragan diadakannya audensi, lantaran adanya dugaan tidak transparan.

Dalam audensi tersebut di hadiri para BPD, RT/RW, Perangkat desa, Aliansi Masyarakat Kalianyar(AMK), Tokoh masyarakat, Babinsa, Babinkamtibmas, H.Yono Camat Panguragan dan H. Iim yang sekaligus selaku moderator audensi. Prosesi audensipun berangsung hinga selesai walau sempat diwarnai ontrog.

Dan dalam kesempatan itu juga Camat dan Se

kmat selaku moderator dapat meredakan suasana menjadi tenang saat memberikan pemahaman, pemaparan dan arahan pada para auden. Itu semua agar desa Kalianyar tetap kondusif dan lebih baik.

Menurut Kris (AMK) seusai audensi, sesungguhnya hasil audensi tadi dinilai masih kurang puas. Lantaran kami mengajukan ada beberapa item pertnyaan memanglah Kuwu menjawab semuanya. Namun jawaban  tersebut tidak sesuai harapan. Yakni Keterbukaan, Tentang anggaran Desa Tahun 2018, Apa saja program-progaram desa yang sudah dilakukan oleh Pemdes, Pembuatan AKTA milik masyarakat yang mengadu pada kami tidak kunjung jadi dan Anggaran BUMDes Tahun 2018 sekitar Rp, 50 juta – 2019 sekitar 117 juta dan Aset desa. Oleh sebab itu suasana audensi sempat memanas lantaran Kuwu tidak bisa memberikan fhoto copy an terkait reng-rengan RAB semua anggaran yang turun di desa Klianyar ini. Katanya

 Diharapan kami agar Pemerintah desa terbuka selebar-lebarnya dan perlu adanya baligho yang menepel di dingding kantor desa terkait anggaran-angaran yang di gelontorkan oleh pemerintah baik dari Daerah maupun pusat. Harapnya.

Masi di tempat yang sama H. Sabada Kuwu desa Kalianyar saat di wawancarai beberapa awak media, “ terkait pertanyaan- pertanyaan dalam audensi tadi sudah saya selaku pemerintah desa suda menjelaskan semuanya di depan flour. Bahkan setiap anggaran yang turun dari pemerintah sebelum merealisasikan kegiatan pembangunan, terlebih dahulu sudah musdes dan musrembang. Dan yang tentunya dalam musdes tersebut di hadiri RT/RW, Lembaga desa, Tokoh masyarakat, Koramil, Polsek, Kecamatan (Muspika) Panguragan dan para BPD.” Ujarnya.

Lanjut H.Sabada, Kalaupun ketidak hadiran 2 BPD dalam musdes, saya rasa sudah dianggap sah. Karena jumlah BPD yang hadir dalam undangan sudah mencapai lebih dari 60%. Paparnya

Masih kata H. Sabada, berkaitan dengan semua itu hingga per hari ini alhamdulilah kami sudah di audit oleh Inspektorat yang hasinya ada kelebihan anggaran senilai Rp, 6 juta. Dan itupun sudah kami kembalikan ke Inspektorat. Adapapun permasalahan ini saya di Polisikan ya mangga-mangga saja kalau saya memang terbukti. Yang jelas kinerja kami sudah sesuai S.O.P. Pungkasnya (r.dhan JUANDA)