Bukan Kapasitas Wartawan dan LSM Kata Sulastri Spd Kepala SDN 2 Cangkring, Saat diwawancarai Terkait Anggaran Rehab Perpustakaan

an-tp Cirebon

 Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di gelontorkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) banyak terserap ke sejumlah SD terutama yang ada di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu dimana pun keberadaannya di nusantara ini para sosial kontrol dari independen (Wartawan, LSM dan Ormas) sudah semestinya atau sudah menjadi hak untuk memonitoring. Begitulah sosial kontrol independen Wartawan selain mencari berita dan memberitakan juga berhak menjadi sosisal kontrol demi turut sertanya dalam membangun Negeri ini.

Namun hal ini rupanya tidak terjadi pada SDN 2 Cangkring. Di hari Selasa (18/08/20) saat awak media menyambangi SDN 2 Cangkring. Yakni Sulastri.Spd selaku kepaa sekolah saat di wawancarai awak media jawabannya seolah – olah paling bersih dari aroma korupsi.” Saya keberatan di tanya soal anggaran DAK Tahun 2020 terkait rehab perpustakaan, ini intern. Katanya.

Masih kata Sulastri. Spd, Karena Wartawan, Ormas dan LSM tidak ada hak, atau sampean-sampean ini selaku Wartawan tidak ada kapasitasnya mengontrol atau menayakan anggaran DAK yang tengah kami realisasikan untuk rehab perpustakaan. egonya.

Lanjut Sulastri Spd, yang jelas dimana pun saya ditugaskan selalu mendapat perhatian, yakni mendapat bantuan pembangunan atau rehab sekolah. Jadi dalam hal ini sebaiknya sampean – sampean tidak perlu banyak pertanyaan. Cukup wartawan ,Ormas dan LSM terima amplop saja. Itu beres. Dengan entengnya pungkas Sulastri.Spd lecehkan para sosial kontrol.

Hal senada dikatakan Asep Supriadi Ketua DPC. LSM PENJARA Kab. Cirebon  dan Tato Miryanto Ketua Umum Cakrabuana Indonesia Bersatu DPP Kab. Cirebon di kantornya masing-masing, “ Diharapkan kepada seluruh pejabat siapapun beliau. Agar jangan ngomong (menilai) para sosial kontrol independen se enak perut. Yakni Wartawan, Ormas atau LSM dengan serendah itu. Itu bumerang. Karena bisa saja Wartwan,Ormas atau LSM itu tidak terima. Khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon. Memang semua profesi dipastikan ada oknum. Jadi dalam hal ini bisa saja ada oknum yang mengaku Wartawan, LSM  atau Ormas demi keuntungan pribadi. Paparnya.   

Sementar menurut Bupati Cirebon, Drs.H.Imron, M. Ag, saat menghadiri acara sosialisasi DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN DASAR di Hotel APITA,  Mengingatkan kepada para pengguna anggaran tersebut agar dilakukan dengan sebaik baiknya, biliau juga meminta kepada para Kepala Sekolah agar untuk bisa transparan dalam menggunakan anggaran tersebut. "Harus transparan dalam menggunakan anggaran dana alokasi khusus." Ujar Bupati Cirebon .Dengan transparannya anggaran ini, maka para pengguna anggaran agar tidak lagi takut, jika didatangi oleh siapapun atau oknum oknum yang menanyakan proses pembangunan yang sedang dikerjakan. Katanya.(BABIL)