Para kepala desa bukan nya gembira dengan intens nya bantuan dari pemerintah baik dari pusat ataupun provinsi dalam masa pandemi covid 19 ini. Namun menjadi beban moral bagi mereka untuk menyalurkan bantuan yang turun dengan data yang tidak sesuai dengan data yang di ajukan.
Peristiwa di turunkan paksa kepala desa girimukti kecamatan kasokandel adalah imbas dari semrawut nya data penerima bantuan sehingga rentan terjadi konflik antara warga dengan pemerintahan desa.
Parah nya lagi, data penerima bansos tidak pernah update sejak 2015 lalu, sehingga ada perbedaaan antara data dengan realita di masyarakat.
Di lansir dari detik.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap data penerima bantuan sosial (bansos) belum diperbarui sejak 2015. Hal itulah yang menjadi kendala penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19.
Sri Mulyani mengatakan data yang ada di Kementerian Sosial berbeda dengan realitas di lapangan. Pembaruan data penerima bantuan itu seharusnya dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.
"Data yang ada di Kementerian Sosial versus yang ada di realitas masyarakat terdapat deviasi, sehingga waktu ditelisik ternyata data tersebut belum di-update sejak 2015 karena peng-update-an data tersebut tergantung kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah tidak semuanya lakukan updating sampai kemudian terjadi COVID-19 di 2020 yang membutuhkan data yang lebih baru," katanya dalam webinar Gotong-royong #JagaUMKMIndonesia, Selasa (11/8/2020).
Salah satu keluhan di sampaikan ketua forum PAKUWANGI (paguyuban kuwu se-kecamatan jatiwangi), Toyib ketika di wawancara via telepon seluler pada rabu, (2/9/2020) mengatakan kepada policewatch.news bahwa menjadi dilema bagi seluruh kepala desa ketika data penerima bansos yang turun tidak sesuai dengan yang di ajukan desa, menurut nya presiden menghentikan saja bantuan sosial apapun ke daerah jika hanya menjadi beban bagi kepala desa.
" Pak presiden seharusnya menghentikan saja bantuan sosial apapun ke daerah, saya dan semua kepala desa kecamatan jatiwangi meminta presiden menghentikan program bansos, karena menjadi beban bagi kami kepala desa dalam penyaluran nya, potensi konflik sangat besar, kasus girimukti menjadi contoh bagi kita semua " Keluh nya
Masih kata dia, lebih baik dana bantuan tersebut di alihkan saja ke program yang lain seperti jaminan kesehatan gratis, pendidikan gratis.
Lebih lanjut Toyib meminta pemerintah daerah lebih aktif lagi dalam pengawasan, pembinaan serta edukasi dengan terjun ke masyarakat desa ketika penyaluran dan memberikan solusi atas polemik yang terjadi akibat bansos
" pemda harus nya lebih meningkatkan pengawasan, pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait bansos juga memberikan solusi kepada warga di masing-masing desa sehingga apa yang terjadi di desa girimukti tidak terjadi lagi ke depan nya " pungkas toyib
Posting Komentar