Baihaki Akbar Ketum AMI Mendukung Penuh Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor

 

antp Surabaya,  

Pemerintah akan melakukan reformasi hukum di bidang penegakan hukum. Di antaranya mendorong pengesahan Undang-undang Perampasan Aset.

Undang-undang tersebut dinilai horor bagi para koruptor dan paling ditakuti bagi pejabat yang kerap merampok uang negara.

Pria berdarah Madura akan segera menggencarkan pengesahan Undang-undang Perampasan Aset. Undang-undang Perampasan Aset itu paling ditakuti koruptor," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. yakni sebagaimana dikutip dari Youtube Indikator Politik Indonesia,  mengatakan, dengan diberlakukannya UU tersebut, begitu koruptor jadi tersangka maka asetnya bisa dirampas terlebih dahulu meski belum ada vonis dan bekekuatan hukum tetap.

"Rampas dulu, nanti urusan belakangan. Kalau anda korupsi rampas gitu asetnya," tegasnya.

Dengan diberlakukannya UU itu kata Mahfud, pejabat ataupun siapa saja yang akan melakukan praktik korupsi setidaknya akan berfikir. Sebab lewat aturan ini, maka koruptor bisa dimiskinkan.

"Kan koruptor itu inginnya, ingin kaya tapi takut miskin, dimiskinkan dulu. Kalau anda melakukan itu kami rampas hartanya, itu Undang-undang Perampasan Aset yang sekarang sudah masuk ke DPR," jelasnya

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar mengaku di hadapan para awal media sangat mendukung bila Undang-undang tersebut segera diberlakukan.katanya.

masih Kaya Ketum AMI Baihaki Akbar, Sebab selama ini koruptor kerap lolos dan mendapatkan discount masa tahanan. Sementara aset hasil korupsi tetap saja aman.ujarnya.

Lanjut Bahiki Akbar"Dengan adanya UU itu diharapkan dapat menekan angka korupsi di Indonesia yang kami nilai sudah akut. Jika para koruptor hanya menjalani masa tahanan itu mereka bisa bermain dengan oknum APH di tingakat lebih tinggi,"

Lebih lanjut Baihaki, jika dimiskinkan tentunya akan menjadi efek jera bagi pelakuknya. Untuk itu AMI sangat mendukung penuh dengan adanya wacana pemberlakuan Undang-undang yang mengatur soal perampasan aset koruptor. Pungkasnya. (Is Day Zadroock)