antp GRESIK
Ketua DPD LSM GMAS (Generasi Masyarakat Adil Sejahtera) Kabupaten Gresik, Julianus menyesalkan pernyataan Ketua komunitas wartawan di Gresik dengan angkuh menyebutkan adanya wartawan dan LSM abal-abal yang sering mengintimidasi dan memeras para kepala desa di Gresik.
Bahkan kontributor salah satu televisi swasta tersebut, dengan angkuhnya menyebut wartawan yang belum lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) seolah adalah wartawan yang tidak sah dan abal-abal.
Menanggapi hal itu, Julianus menantang Ketua komunitas wartawan itu untuk membuka dan adu data siapa LSM atau wartawan “abal-abal” yang sempat heboh di media masa.
“Silakan buka nama-nama LSM dan media (wartawan) abal-abal itu,” ujar Julianus. Kamis (25/5/2023)
Jangan buat gaduh dan permusuhan karena media dan LSM di Kabupaten Gresik selama ini damai dan kondusif dan tidak ada saling tuding.” lanjut dia.
Jika kemungkinan karena ada aspek kepentingan untuk mendapatkan reward (honor) sebagai pendamping/tameng untuk membela para kades, Julianus meminta janganlah membuat gaduh/ konflik {kisruh) di tengah masyarakat kabupaten Gresik.
Malahan, terkesan memprovokasi pihak kejaksaan dan kepolisian agar berpihak pada mereka serta terkesan mengadu domba dengan kelompok lainnya.
Lebih lanjut Ketua DPD LSM GMAS menegaskan, jika pihaknya menemukan data bahwa ada media yang tergabung sebagai anggota komunitas wartawan tersebut bisa disebut “abal-abal”.
Sebab, ada media yang tergabung dalam komunitas wartawan tersebut tidak patuh dalam melaporkan perpajakan badan usahanya, baik SPT Tahunan atau bulanan.
Padahal, ada kerjasama iklan atau advertorial dan sebagai penikmat APBD Gresik tersebut.
“Kami tidak ingin menyebut media apa saja yang terindikasi abal-abal itu, karena pasti akan makin gaduh. Kami punya bukti, bukan sekadar pernyataan. Kami hanya ingin Kabupaten Gresik ini kondusif, apalagi menjelang tahun politik,” tegas Julianus.
Dia juga menyindir, jika ada kepala desa yang penggunaan anggaran desanya sesuai, kenapa harus takut dengan LSM atau wartawan?.
Masih kata Julianus, Kepala desa bisa menemui dan menyampaikan apa adanya kepada wartawan dan LSM yang ingin konfirmasi, tabayyun untuk mendapatkan informasi yang benar dan berimbang.
“Kecuali mereka memang salah dalam menggunakan anggaran, lalu berlindung ke gerombolan wartawan yang menyebut dirinya komunitas,” tegas Julianus.
Julianus menegaskan, pihaknya akan berada di garda depan untuk berpihak kepada kepala desa dengan catatan kepala desa tersebut benar dan tidak ada indikasi penyimpangan anggaran atau korupsi di desanya.
Namun sebaliknya, jika kepala desa tersebut terindikasi salah, maka pihaknya yang akan mendorong aparat penegak hukum untuk memprosesnya secara tuntas bukan malah memback up (bela) mereka
“Saya kira LSM dan wartawan di Gresik sepakat, mereka tidak anti pembangunan. Justru, kami sangat senang di desa terdapat pembangunan jalan, infrastruktur, gedung, bahkan bantuan sosial. Tapi jika itu disalahgunakan anggarannya, maka kami menjalankan kontrol sosial dengan mengingatkan kepala desa ada yang menyimpang dalam pelaksanaan pembangunan dan menyeleweng dari APBDes itu.” tandas Julianus.
Hanya, kadang itu diartikan berbeda oleh oknum-oknum Kades yang merasa bersalah. Lalu mereka mencari perlindungan, salah satunya di bawah ketiak komunitas wartawan tersebut yang dibenturkan sesama wartawan dan LSM” pungkas Julianus.
Tim Gresik/Red
Posting Komentar