antp Jakarta,
Hiruk pikuk seputaran pemilu 2024 beserta tetek bengek tuduhan kecurangan habiskan energi negeri ini. Demokrasi itu sangat mahal dan melelahkan, tegas Menhan dan Capres 2024 terpilih (quick count) Prabowo Subianto dalam acara Mandiri Investment Forum yang disiarkan secara daring di Youtube Kompas TV, Selasa (5/3/2024) adalah benar adanya. Bahkan se-modern apa pun demokrasi hasilnya berujung hadirkan kekuasaan 'monarkhi'. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia perlu koreksi menyeluruh berlandaskan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, serta kepentingan penggapaian cita-cita besar bangsa ini. Kenapa?, ucap Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), dr Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. Jakarta, Kamis, 7/1/2024.
Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh ini menggambarkan, saat ini, juga pasca pemilu sebelumnya, banyak caleg stres bahkan jadi penghuni RS Jiwa lantaran terkuras habis harta bendanya namun tidak terpilih. Hal tersebut bukan rahasia umum. Menukil pernyatan Deddy Sitorus Politisi PDIP pada Indonesia Lawyers Club 29/2/2024, untuk jadi DPR RI butuh Rp 20-30 M, DPRD Provinsi Rp 10-15 M dan DPRD Kab/Kota Rp 4-5 M. Itu pun belum tentu terpilih. Lantas berapa rupiah untuk jadi Bupati, Walikota dan Gubernur pada Pemilukada Serentak November 2024 mendatang? Berapa rupiah untuk jadi Presiden dan Wapres Pilpres 2024? Asal sumbernya darimana dan dari siapa? Sungguh sangat tajam pemilu di Indonesia sejak reformasi beraroma duit, duit dan duit. Tak ada maksud menggiring kembali dipilih MPR untuk Presiden dan Wapres atau dipilih DPRD untuk Gubernur, Bupati dan Walikota, namun nyatanya memang pemilu secara langsung sangat mahal, melelahkan dan ujung akhirnya terjadi barter kebijakan makin suburkan KKN, serta korbankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Pemilu itu bagian dari demokrasi sebagai instrumen rekuitman kepemimpinan, baik eksekutif mau pun legislatif. Tujuan utamamya adalah mewujudkan kesejahteran rakyat Indonesia secara berkeadilan. Oleh karena itu harus efektif dan efisien, jujur, adil dan jamin hak kedaulatan rakyat. Sebagai ilustrasi ketika Gubernur dipilih DPRD Provinsi. Gubernur Jawa Timur dipilih 100 anggota DPRD, bukan 31 juta rakyat Jatim pada Pemilukada Langsung Serentak Novemver 2024 mendatang. Begitu juga Presiden dan Wapres bila dipilih MPR RI, bukan 204 juta pemilih seperti Pilpres 2024. Dari segi apa pun, sangat mahal, melelahkan dan kecenderungan pelanggaran atau kecurangan sangat besar. Untuk itu, perlu koreksi total atau menyeluruh sistem pemilu Indonesia ke depan. Capres terpilih (quick count) Prabowo Subianto sudah lantang akan perbaiki demokrasi di Indonesia. Apakah DPR RI 2024-2029 juga para aktifis cendekiawan, para akademisi dan profesor gayung bersambut? Kita ikuti saja perkembangan ke depan, pungkas Ketua Umum KERIS dan APKLI Perjuangan.(Syarif)
Posting Komentar